Gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Membayar biaya perkara sesuai ketentuan (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 237 HIR dan 273 Rbg).
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya wajib menghadiri persidangan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.