Regulasi
Regulasi/Kebijakan
Kumpulan regulasi, peraturan perundang-undangan, surat edaran, keputusan Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kebumen.
📖 Undang-Undang (UU)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.
📜 Peraturan Pemerintah (PP)
- PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.
- PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
- PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim.
🏛️ Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
📄 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Administrasi.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi.
- SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK.
- SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
⚖️ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.
- PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).
- PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015.
🏆 Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA)
- SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja.
- KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan atas KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008.
- KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim Terpadu.
- SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.