Prosedur Perkara Prodeo
Prosedur Perkara Prodeo
Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo Tingkat Pertama
-
Pemohon datang ke Pengadilan Agama setempat dan menemui bagian pendaftaran perkara untuk:
- Membuat surat permohonan atau gugatan yang di dalamnya mencantumkan permohonan berperkara secara prodeo beserta alasannya.
- Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan melalui POSBAKUM apabila tersedia.
- Jika tidak dapat menulis atau buta huruf, permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kartu jaminan sosial lainnya.
- Pemohon menunggu surat panggilan sidang yang memuat tanggal dan tempat sidang.
- Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon wajib menghadiri persidangan sesuai jadwal.
- Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan gugatan tidak berubah, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo sebelum memasuki pokok perkara.
- Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan prodeo.
- Penggugat/Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi apabila diperlukan oleh Hakim.
Pengambilan Keputusan Berperkara Secara Prodeo
- Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan dalil dan alat bukti terkait permohonan prodeo.
- Jika alasan Penggugat/Pemohon terbukti, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang mengizinkan berperkara secara prodeo.
- Jika alasan tidak terbukti, maka permohonan prodeo ditolak dan Penggugat/Pemohon wajib membayar panjar biaya perkara paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan sela dibacakan.
- Setelah tahapan tersebut, proses persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara hingga adanya putusan akhir.
- Dalam putusan akhir, biaya perkara dapat dibebankan kepada negara.
Pengajuan Prodeo Tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK)
- Jika pada tingkat pertama telah memperoleh pembebasan biaya perkara, maka pengajuan Banding, Kasasi, atau PK wajib melampirkan surat penetapan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama.
- Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang melalui Sekretaris Pengadilan.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat keputusan pembebanan biaya perkara kepada anggaran negara.
- Bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir sesuai besaran yang telah ditetapkan.
- Kasir membukukan biaya tersebut dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara.
- Biaya pendaftaran, biaya redaksi, dan leges dicatat nihil.
Pengajuan Eksekusi Secara Prodeo
- Permohonan pembebasan biaya perkara untuk eksekusi diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.
- Ketua Pengadilan Agama memeriksa berkas berdasarkan pertimbangan Panitera dan Sekretaris.
- Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- Surat penetapan dibuat rangkap 3 untuk arsip perkara, Sekretaris, dan Pemohon.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan pembebanan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran maksimal biaya yang ditanggung negara.