Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
A. PENDAHULUAN
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara:
- Efisien
- Efektif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing
- Adil
- Akuntabel
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini mengacu pada:
✅ Dasar Hukum Utama
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta peraturan turunannya.
B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu pada ketentuan terbaru LKPP dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, meliputi:
- Perencanaan Pengadaan
- Persiapan Pengadaan
- Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia
- Swakelola
- Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)
- Katalog Elektronik (E-Katalog)
- Tender / Seleksi
- Tender Cepat
- Penunjukan Langsung
- Pengadaan Langsung
- Pengadaan dalam Keadaan Darurat
- Pengelolaan Kontrak
- Pengelolaan Penyedia
- Sanksi dan Daftar Hitam
- Penyelesaian Sengketa Kontrak
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)