Hak-Hak Pencari Keadilan
Hak-Hak Pencari Keadilan
- Berhak memperoleh bantuan hukum.
- Berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan.
- Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
- Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak memahami bahasa Indonesia.
- Berhak memilih penasihat hukumnya sendiri.
- Berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bagi orang asing berhak menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
- Berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya apabila terdakwa dalam keadaan ditahan.
- Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
- Berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum.
- Berhak menghubungi atau menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau keluarganya.
- Berhak mengirim atau menerima surat kepada/dari penasihat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan.
- Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- Berhak menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan.
- Berhak mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
- Berhak segera menerima atau menolak putusan.
- Berhak meminta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
- Berhak mencabut pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
- Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
- Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.
HAK-HAK DASAR PENCARI KEADILAN
- Memperoleh informasi lengkap dari bagian Kepaniteraan Meja I mengenai syarat pengajuan perkara dan biaya perkara.
- Menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil keluarga dengan surat kuasa khusus dan izin Ketua Pengadilan Agama setempat.
- Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya perdamaian.
- Mengajukan eksepsi dan rekonpensi atas gugatan lawan.
-
Gugatan rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam perkara Cerai Talak
berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi:
- Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri berupa uang atau barang kecuali Qabla Al-Dukhul.
- Memberikan nafkah dan kiswah selama masa iddah kecuali istri nusyuz atau talak ba’in.
- Melunasi mahar yang masih terhutang.
- Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun.
- Berperkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu.
- Meminta pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek sengketa.
- Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- Mendapatkan salinan putusan/penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.