Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Blueprint Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010–2035.
- Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029.
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025–2029.
- Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2025–2029.
- Rencana Strategis Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025–2029.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang berlaku.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL / PEGAWAI
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai ASN yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang berlaku.
- Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim dan Aparatur Peradilan.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan ASN.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pemberian Cuti ASN.
- Ketentuan Mahkamah Agung RI terkait pembinaan dan pengembangan SDM aparatur peradilan.
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang berlaku.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara yang berlaku.
- Ketentuan Mahkamah Agung RI terkait pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada badan peradilan di bawahnya.
D. PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
- Peraturan LKPP tentang E-Purchasing dan Katalog Elektronik.
- Peraturan LKPP tentang Swakelola.
- Peraturan LKPP tentang Tender dan Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.