Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
Pelaksanaan mekanisme keberatan dan pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksana dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tujuan mekanisme keberatan dan pengaduan:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan.
- Memberikan ruang pengawasan kepada masyarakat.
- Mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang profesional, efektif, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
- Masyarakat, peserta pengadaan, maupun pihak terkait dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengaduan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disertai data, informasi, dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui sistem elektronik/pelayanan pengaduan yang disediakan oleh instansi pemerintah atau LKPP.
- APIP melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas pengaduan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, pelanggaran administratif, atau tindak pidana korupsi, maka hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan akses informasi dan memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LKPP mengembangkan dan mengelola sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai sarana pengawasan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan secara nasional.
- Seluruh proses penanganan pengaduan dilaksanakan secara objektif, transparan, profesional, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
Dasar Hukum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta peraturan pelaksana lainnya yang berlaku.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengawasan dan penanganan pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.