Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok
Kewenangan Pengadilan Agama
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqoh
- Ekonomi Syariah
Selain kewenangan tersebut, dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa
Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
Fungsi
Fungsi Pengadilan Agama
Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:- Fungsi Pengawasan Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- Fungsi Pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- Fungsi Administratif Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya. Juga memberikan pelayanan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum).
- Fungsi Nasehat Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- Fungsi Lainnya Pelayanan penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.