Mega Mendung, Bogor — Ketua Pengadilan Agama Kebumen mengikuti Pelatihan Penguatan Integritas dan Anti Korupsi (PRISMA) bagi Ketua dan Kepala Pengadilan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Pelatihan ini diikuti oleh ketua dan kepala pengadilan dari empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan berlangsung selama lima hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus hingga 14 Agustus 2026, bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
Keikutsertaan Ketua Pengadilan Agama Kebumen dalam pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan yang berintegritas di lingkungan Peradilan Agama, sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dalam memperkuat tata kelola peradilan yang bersih di seluruh satuan kerja.
Selama masa pelatihan, peserta mengikuti serangkaian sesi yang mencakup materi anti korupsi dan gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, kode etik hakim dan kepemimpinan berintegritas.
Pelatihan PRISMA ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan integritas para ketua dan kepala pengadilan sebagai pemimpin satuan kerja yang menjadi teladan (role model) dalam penegakan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan peradilan. Kedua, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui kepemimpinan yang berintegritas, sehingga citra dan wibawa Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya semakin kokoh di mata masyarakat.
Dengan diikutsertakannya perwakilan dari empat lingkungan peradilan sekaligus, termasuk Ketua Pengadilan Agama Kebumen, diharapkan pelatihan ini mampu membangun keseragaman komitmen dan pemahaman terhadap pentingnya integritas di seluruh jenjang peradilan, sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh publik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan di lingkungan peradilan, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas nasional. (*.YA)