Berita Pusat

Urgensi Ilmu Falak Bagi Hakim Pengadilan Agama

Urgensi Ilmu Falak Bagi Hakim Pengadilan Agama
Oleh Drs. Kharis
(Hakim Pengadilan Agama Kebumen)

A. PENDAHULUAN
Imu Falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat dikethaui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu Falak disebut juga dalam bahasa sehari-hari dengan istilah ilmu “hisab” karena ilmu ini menggunakan perhitungan.
Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh Pengadilan Agama terutama yang mempunyai Pusat Observasi Bulan, selalu mengadakan rukyat untuk awal bulan  Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah. Bahkan dianjurkan untuk bulan hijriyah yang lain, yaitu Muharram dan Sya’ban.
Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006, Pengadilan Agama tidak lagi melakukan rukyat. Tugas rukyat beralih ke Kementrian Agama. Pengadilan Agama berkewajiban melaksanakan itsbat rukyatul hilal, setelah menerima laporan hasil rukyat dari Kementrian Agama. Akibat dari beralihnya tugas ru’yat yang semula dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, kemudian dilaksanakan oleh Kementrian Agama, Hakim Pengadilan Agama tidak lagi melakukan hisab (menghitung) awal bulan hijriyah. Hisab awal bulan Hijriyah dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat yang dibentuk oleh Kementrian Agama. Apakah Hakim Pengadilan Agama masih harus memperdalam ilmu falak? Apakah ilmu falak masih urgen bagi Hakim Pengadilan Agama?.


B. KORELASI ILMU FALAK DENGAN TUPOKSI PENGADILAN AGAMA
Didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta”. Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan: “Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan Agama”.
Mencermati Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya tersebut, dapat diketahui salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, apabila diminta. Sudah barang tentu pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat, tidak boleh yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan Agama.
Salah satu persoalan yang muncul di tengah masyarakan yang berkaitan dengan hukum Islam terutama ibadah sehari-hari adalah arah kiblat yang sangat erat hubungannya dengan shalat. Dalam melaksanakan salah satu kewajiban bagi orang Islam yaitu shalat lima waktu, harus menghadap ke arah ka’bah sebagai kiblatnya. Apabila terjadi perbedaan arah kiblat antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim yang lain, harus segera diselesaikan, dan tidak bisa dibiarkan. Kementrian Agama sangat berperan dalam mengatasi persoalan arah kiblat. Ketika Kementrian Agama akan menyelesaikan persoalan arah kiblat yang muncul di tengah masyarakan, dapat meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat kepada Pengadilan Agama. Pimpinan Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua dan Wakil yang berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat, kepada instansi pemerintah yang meminta.
Ketua dan Wakil di Pengadilan Agama bukan hanya sebagai pimpinan, namun juga sebagai Hakim. Sebagai pimpinan ketika akan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat kepada instansi pemerintah, terhadap permasalahan arah kiblat, Ketua atau Wakil Ketua dapat berdiskusi dengan seluruh Hakim yang bertugas di satker yang dipimpinnya. Diskusi untuk menyelesaikan perbedaan arah kiblat yang terjadi di masyarakat harus berdasarkan ilmu falak yang membahas arah kiblat. Disinilah Hakim Pengadilan Agama harus menguasai ilmu ukur segitiga bola yang dipelajari dalam ilmu falak.
Sebagai contoh perbedaan arah kiblat yang pernah terjadi di Suriname. Dalam buku Almanak Hisab Rukyat yang susun oleh Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama tahun 1981 halaman 17 diuraikan perbedaan arah kiblat dua kelompok umat Islam. Orang-orang yang bersembahyang terbagi dua kelompok, satu kelompok menghadap ke arah barat dan satu kelompok menghadap ke arah timur. Mengapa bisa terjadi seperti itu. Bagi orang-orang Suriname yang berasal dari Indonesia, shalatnya menghadap ke arah barat, karena ketika di Indonesia shalat menghadap ke arah barat. Tetapi bagi orang-orang Suriname yang sudah mengetahui arah kiblat, maka shatanya menghadap ke arah timur. Letak suatu daerah akan berpengaruh terhadap penentua arah kiblat.
Setelah dilakukan pengukuran, ternyata arah kiblat di Suriname khususnya Paramaribo adalah 21° 51’ dari titik timur ke arah utara, atau 68° 08’ dari utara  ke arah timur. Itulah arah yang paling pendek untuk menjangkau Makkah dari Suriname, karena posisi astronomis Suriname adalah 6° 00’ LU, 55° 25’ BT. Bumi bentuknya bulat, sehingga untuk menentukan arah kiblat dicari arah yang terpendek menuju arah Makkah.
Dizaman serba tehnologi dan aplikasi, kemungkinan muncul perbedaan arah kiblat di satu tempat bisa terjadi. Sebagai contoh dalam mengunakan alat untuk mengukur arah kiblat, satu orang menggunakan kompas, sedangkan yang lain memakai bayang-bayang matahari. Dalam menggunakan kompas harus dilakukan koreksi magnet, karena arah jarum kompas bisa terpengaruh oleh magnet benda-benda sekitarnya. Sedangkan bayang-bayang matahari tidak terpengaruh oleh magnet benda-benda sekitarnya. Apabila pengukuran arah kiblat menggunakan kompas tidak diadakah koreksi magnet, akan terjadi perbedaan arah sekitar satu  sampai dengan dua derajat, kalau dibandingkan dengan pengukuran arah kiblat menggunakan bayang-bayang matahari.


C. PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM ITSBAT RUKYATUL HILAL
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meyisipkan satu Pasal diantara Pasal 52 dan 53 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pasal 52A yang isinya sebagai berikut:
“Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.
Penjelasan Passal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut:
“Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama menetapkan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal”.
Dengan dasar Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Agama Melaksanakan sidang itsbat kesaksian rukyatul hilal. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim yang melaksanakan sidang itsbat kesaksian rukyatul hilal di lokasi Pusat Observasi Bulan. Hakim yang ditunjuk harus menguasai ilmu falak yang berkaitan dengan perhitungan (hisab) awal bulan Hijriyah. Dalam dialog antara Syahid (perukyat) yang berhasil melihat hilal, terdapat bahasa atau istilah yang berkaitan dengan ilmu falak, misalnya kondisi horizon dari ufuk saat dilihat, azimut hilal, azimut mathari, posisi hilal hilal, dan istilah lain yang ada hubungannya dengan hisab awal bulan Hijriyah.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Direktorat Pratalak Perdata Agama telah menerbitkan pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal secara lengkap. Salah satu kalimat dalam pedoman tersebut yang mengarah pada pentingya penguasaan ilmu falak bagi Hakim Pengadilan Agama sebagai berikut:
“Setelah surat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menunjuk salah satu hakim dan pegawai yang mengetahui dan membidangi masalah hisab rukyat”
Kalimat tersebut menggambarkan bahwa Hakim Pengadilan Agama harus mempelajari ilmu falak untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahkan bukan hanya hakim yang menguasai ilmu falak. Diantara pegawai Pengadilan Agama harus ada yang menguasai ilmu falak.


D. KESIMPULAN
Penguasaan ilmu falak bagi Hakim Pengadilan Agama sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan arah kiblat dan waktu shalat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Bahkan salah satu pegawai Pengadilan Agama diharapkan mngusai ilmu falak. Dengan penguasaan ilmu falak, bisa menunjukkan arah kiblat suatu tempat dan menentukan waktu shalat di suatu daerah melalui perhitungan (hisab) yang akurat.
Mayoritas Hakim Pengadilan Agama berasal dari Fakultas Syari’ah, sehingga pernah mendalami ilmu falak ketika belajar di kampus. Untuk mengasah ilmu falak, perlu diadakan penyegaran baik melalui pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maupun melalui latihan mandiri.
Setiap Pengadilan Agama harus ada hakim dan pegawai yang menguasai ilmu falak. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas itsbat kesaksisan rukyatul hilal yang diminta oleh Kementrian Agama, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomorm7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mempelajari ilmu falak, amin.