Pedoman Pengelolaan Organisasi

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman
3. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. BLUEPRINT Mahkamah Agung RI 2010-2035
6. Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung RI
7. Rencana Strategis 2015 - 2019 Badan Peradilan Agama
8. Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Agama Semarang
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 
B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERADILAN
  1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali
13. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0915/DJA/Hm.25/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara
14. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertaturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan
15. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
16. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Perihal Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/HUM menggunakan rekening virtual (virtual account)
17. HIR
18. RBG
19. RV
20. KUHP
21. BUKU II
 
C. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama