Berita Pusat

APM, Zona Integritas mana yang didahulukan?

Adalah pertanyaan yang berkali-kali dilontarkan para peserta rapat koordinasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019. Hal ini rupanya pertanda bahwa banyak satuan kerja yang mulai dipusingkan dengan ketentuan-ketentuan baru yang harus dilaksanakan dan diterapkan di setiap satuan kerja, khususnya peradilan agama di Indonesia.

Zona Integritas (ZI) yang merupakan hal baru di Peradilan Agama harus berjalan berdampingan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu karena di dalam APM terdapat ZI. Sehingga, APM tidak bisa terwujud apabila ZI tidak diterapkan. Namun sepertinya hal tersebut lah yang membuat konsentrasi satuan kerja terutama yang dijadwalkan akan mendapatkan surveillance atau pengawasan terkait APM di tahun 2019. Beralasan memang, mengingat banyak hal yang harus disiapkan selain persiapan administratif juga sarana dan prasarana kantor. Yang terakhir cukup membuat pimpinan kantor harus jeli dalam membuat perencanaan belanja dan harus membuat skala prioritas agar bisa memenuhi kebutuhan ZI dan APM.

Rapat yang dilaksanakan di hotel Grasia Semarang tersebut, dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam sambutannya, beliau menghimbau kepada seluruh Pengadilan Agama di Jawa Tengah untuk benar-benar memahami dan melaksanakan APM serta ZI, dan bagi satuan kerja yang akan mendapat surveillance atau pengawasan di tahun 2019 diharapkan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya nilai yang diperoleh bisa meningkat (bagi yang tahun 2018 mendapat nilai B) atau setidaknya bertahan (bagi yang memperoleh nilai A).


Bertindak sebagai narasumber dalam rapat yang dimulai pukul 09.15 tersebut adalah salah satu assesor nasional yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo, yaitu Zulfikar Arif Rahman Purba, SH. MM. Beliau membagi materi ke dalam 2 sesi rapat. Sesi pertama yang dimulai pukul 09.30 tersebut dimoderatori oleh Sekretaris PTA Semarang, Abdul Mutalip, SAg., SH.. Dalam pengantarnya, beliau mengutarakan bahwa Jawa Tengah memiliki 4 asesor nasional, sehingga kekuatan secara ilmu dan pengalaman bisa digunakan sebagai acuan untuk bisa lebih unggul dalam implementasi APM. 4 Asesor nasional yang dimaksud selain narasumber yang tersebut di atas adalah Sutris, SH., MH., Sekretaris Pengadilan Agama Pekalongan, Tukiran, SH., MM. Panitera PTA Semarang, dan Sekretaris PTA Semarang Abdul Mutalip, SAg., SH.


Dalam sesi yang berakhir pukul 11.30 WIB tersebut, narasumber menyampaikan materi mengenai pedoman APM dan Manual Mutu. Sedangkan pada sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Semarang, Suparijanto Sigit, SH., MM., manajemen resiko menjadi materi yang diangkat untuk melengkapi pengetahuan mengenai APM. Di tengah-tengah materi tampak peserta tidak bersemangat dan mengantuk, narasumber pun berinisiatif untuk menundang salah satu peserta rapat untuk memimpin yel-yel. Adalah panitera Pengadilan Agama Cilacap, Drs. H. Jamali yang sukses membuat peserta kembali bersemangat dengan memimpin yel-yel Zona Integritas milik Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selesai memberikan materi, narasumber membuka kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya, dan waktu yang ditetapkan selama satu jam sebelum penutupan masih dirasa kurang untuk menjawab pertanyaan peserta yang terlihat antusias daam menanggapi paparan yang disampaikan narasumber. Pada akhirnya, acara ditutup pada pukul 15.30 WIB atau setengah jam lebih awal dari jadwal karena sesi coffee break digeser setelah acara selesai.